Lampung, WartaEtika – Syukron Muchtar, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung, mengkritik pembatalan kebijakan lelang jabatan kepala sekolah yang telah direncanakan oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin. Ia menilai Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Sulpakar, bertindak kurang bijaksana dengan membatalkan kebijakan tersebut tanpa penjelasan yang jelas. “Kadis Pendidikan harus arif. Tidak bisa semaunya membatalkan. Perlu menjelaskan ke publik alasan pembatalan,” ujar Syukron, (20/10/24).
Menurutnya, kebijakan yang digagas oleh Pj Gubernur ini telah disambut baik oleh para guru dan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan transparansi dalam pengisian jabatan kepala sekolah. “Kebijakan Pj Gubernur ini adalah terobosan yang baik dan sangat terbuka. Para guru menyambut baik lelang jabatan ini, karena memberi kesempatan luas kepada mereka yang memenuhi syarat,” lanjut Syukron.
Diketahui, sebanyak 22 jabatan kepala SMA, 9 jabatan kepala SMK, dan 2 jabatan kepala SLB negeri akan dilelang dalam waktu dekat.(*)
252 total views, 6 views today
